=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000000024725 =005 20220111094949 =035 ##$$a 0010-0120000365 =245 1#$$a Kausa yang halal dan kedudukan bahasa indonesia dalam hukum perjanjian /$c Johannes Ibrahim Kosasih =100 #$$a Johannes Ibrahim Kosasih$e Pengarang =250 ##$$a cetakan 1 =300 ##$$a x, 226 halaman ; $c 21 cm =700 #$$a Rizqiani Nur Badria$e Design Cover =700 #$$a Supriyanto$e Penata Letak =264 ##$$a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2019 =336 ##$$a text$2 rdacontent =337 ##$$a tanpa perantara$2 rdamedia =338 ##$$a volume$2 rdacarrier =082 ##$$a 346.02 =084 ##$$a 346.02 JOH k =020 ##$$a 978-979-007-851-2 =650 #4$$a Hukum Perjanjian =520 ##$$a Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam Pasal, 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan Bahasa Indonesia juga diwajibkan dalam pasal 43 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juncto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain regulasinya, hal yang sangat fenomenal adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan putusannya No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Putusan ini tanpa menimbang substansi perjanjian hanya karena tidak menggunakan bahasa Indonesia suatu perjanjian batal demi hukum (Void, nietig) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void ab initio).Buku ini membahas secara tuntas dan komprehensif, baik dari sudut teoritis dan praktik berkaitan dengan Kausa yang Halal dan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian, sehingga layak untuk dibaca oleh praktisi, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas untuk memahami praktik perjanjian di Indonesia dan bagaimana mengantisipasinya ke depan. =040 ##$$a SUPDDPA$b ind$e rda =850 ##$$a SUPDDPA =008 220111################g##########0#ind## =990 ##$$a C2.28747/R/2019 =990 ##$$a C1.28746/R/2019 =990 ##$$a C3.28748/R/2019 =990 ##$$a C4.28749/R/2019 =990 ##$$a C5.28750/R/2019 =990 ##$$a C5.28750 =990 ##$$a C1. 28746