=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000000033159 =005 20231025115514 =035 ##$$a 0010-1023000162 =040 ##$$a SUPDDPA$b Ind$e rda =245 1#$$a Kebijakan publik penanggulangan radikalisme di Indonesia perspketif komunikasi pembangunan agama /$c Hasan Sazali; editor: Rizky Saputra =250 ##$$a Cetakan pertama =300 ##$$a viii, 104 halaman ; $c 24 cm =504 ##$$a Bibliografi : halaman 93-98 =505 ##$$a Daftar Isi: I. Kata pengantarII. Daftar isiIII. Bab 1. PendahuluanIV. Bab 2. Teori-teori dasarV. Bab 3. Radikalisme di IndonesiaVI. Bab 4. Penanggulangan radikalisme di IndonesiaVII. Bab 5. PenutupVIII. Daftar pustakaIX. Biografi penulisX. Catatan =020 ##$$a 978-623-5408-40-8 =041 ##$$a Ind =082 ##$$2 [23]$a 363.3 =084 ##$$a 363.3 HAS k =100 #$$a Hasan Sazali$e Pengarang =264 ##$$a Medan :$b Merdeka Kreasi,$c 2022 =336 ##$$a Teks$2 rdacontent =337 ##$$a Tanpa perantara$2 rdamedia =338 ##$$a Volume$2 rdacarrier =520 ##$$a Tinjauan kebahasaan, radikalisme berasal dari kata Latin radix, yang memiliki makna akar. Dalam bahasa Inggris, kata radikal berarti “ekstrem”, “lengkap”, “fanatik”, “revolusioner”, “ultra”, dan “dasar” (Hornby & Cowie, 1997). Sedangkan istilah “radikalisme” mengacu pada ideologi atau praktik mereka yang memiliki sudut pandang radikal atau ekstrem (Nuh, 2009). Metode yang dilakukan dalam penyebaran paham radikalisme beragam yakni terdapat pada suatu pelatihan pelatihan, di kos-kosan sekitar kampus; di asrama, pengajian-pengajian, meskipun hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai terorisme, masih radikalisme yang bisa berpotensi besar kepada tindak terorisme. Pada dasarnya, radikalisme bukanlah persoalan yang berkaitan dengan agama, akan tetapi dengan ideologi. Artinya, ideologi apapun yang didorong atau diidekan oleh kelompok untuk menggantikan ideologi negara kemudian dipaksakan dengan cara kekerasan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari radikalisme. Komunikasi yang dibangun dalam sistem yang baik antar berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan tindakan radikalisme harus memiliki sistem komunikasi kebijakan yang baik, sehingga selain keterlibatan lembaga negara, lembaga-lembaga yang terbentuk dalam sistem kehisupan masyarakat secara kultural juga dapat dioptimalkan dalam melakukan kegiatan yang sama. =650 #4$$a Aspek Keamanan =700 #$$a Rizky Saputra$e Pengarang =850 ##$$a SUPDDPA =990 ##$$a C1.0364/H/2023 =990 ##$$a C1.0364/H/2023