=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 SUMUT-08110000000026 =005 20250910040941 =035 ##$$a 0010-081100000000026 =040 ##$$a SUPDDPA$b ind$e rda =245 ##$$a Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah =250 ##$$a Ed.1 =300 ##$$a xxx, 240 hlm. : $b illus. ; $c 23 cm. =020 ##$$a 979-503-498-7 =041 ##$$a ind =082 ##$$a 658.15 =084 ##$$a 658.15 RUN =264 ##$$a Yogyakarta :$b BPFE,$c 2006 =336 ##$$a teks$2 rdacontent =337 ##$$a tanpa perantara$2 rdamedia =338 ##$$a volume$2 rdacarrier =650 #4$$a MANAJEMEN KEUANGAN =850 ##$$a SUPDDPA =008 250910################g##########0#ind## =520 ##$$a Pengembangan manajemen keuangan daerah di Indonesia merupakan cerita pengembangan birokrasi keuangan yang penuh taktik dan Tarik ulur antar pemainnya. Apparat pemerintah sebagai pemain kunci ternyata dapat dipilah dua, yaitu apparat pemerintah daerah dan apparat pemerintah pusat. Apparat pemerintah daerah ternyata lebih berperan sebagai pelaksana aturan pengelolaan keuangan daerah. Sedngkan, apparat pemerintah pusat merupakan regulator, sekaligus Pembina. Kondisi ini mengindikasikan, di masa sentralisasi – orde baru, tanggung jawab kaulitas pengelolaan keuangan daerah amat ditentukan apparat pemerintah pusat. Sedang di masa desentralisasi – era reformasi, tanggung jawab kualitas keuangan daerah telah dialihkan ke pemerintahan daerah, dengan pengarahan penuh pemerintahan pusat. Ini berarti terjadi ketidakjelasan pertanggungjawaban pengembangan kaulitas pengelolaan keuangan daerah. =260 ##$$a Yogyakarta :$b BPFE,,$c 2006. =990 ##$$a C1.2524/Rt/2007