Detail Katalog

ID: 118475
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Pengadilan HAM (AD HOC) : Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum / RB Sularto

Edisi: I
Pengarang
RB Sularto (Pengarang) ; Dessy Marliani Listyaningsih (Pengarang)
Penerbit
Sinar Grafika,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
2018
Bahasa
ind
Subjek
Hak Asasi
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
319 hlm. : illus. ; 23 cm.
ISBN
978-979-007-769-0
Nomor Panggil
341.48 Sul p
Control Number
INLIS000000000029749
BIB ID
0010-0822000092
Catatan
Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kebijakan yang termuat dalam UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mengakomodasikan keberlakuan hukum pidana yang bersifat retroaktif.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
C4.34968/r/2021 341.48 Sul p Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C2.34966/R/2021 341.48 Sul p Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C1.34565/R/2021 341.48 Sul p Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C3.34967/R/2021 341.48 Sul p Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
Format MARC21 - Total 22 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000029749 1
005 _ _ 20221004102800 2
035 # # $a 0010-0822000092 3
245 1 # $a Pengadilan HAM (AD HOC) : $b Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum /$c RB Sularto 4
100 _ # $a RB Sularto$e Pengarang 5
264 # # $a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2018 6
336 # # $a Teks$2 rdacontent 7
337 # # $a Tanpa Perantara$2 rdamedia 8
338 # # $a Volume$2 rdacarrier 9
082 # # $a 341.48 10
084 # # $a 341.48 Sul p 11
008 _ _ 221004###########################0#ind## 12
650 # 4 $a Hak Asasi 13
020 # # $a 978-979-007-769-0 14
250 # # $a I 15
300 # # $a 319 hlm. : $b illus. ; $c 23 cm. 16
700 _ # $a Dessy Marliani Listyaningsih$e Pengarang 17
520 # # $a Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kebijakan yang termuat dalam UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mengakomodasikan keberlakuan hukum pidana yang bersifat retroaktif. 18
990 # # $a C4.34968/r/2021 19
990 # # $a C2.34966/R/2021 20
990 # # $a C1.34565/R/2021 21
990 # # $a C3.34967/R/2021 22
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name