Detail Katalog

ID: 113192
Cover Kausa yang halal dan kedudukan bahasa indonesia dalam hukum perjanjian / Johannes Ibrahim Kosasih

Kausa yang halal dan kedudukan bahasa indonesia dalam hukum perjanjian / Johannes Ibrahim Kosasih

Edisi: cetakan 1
Pengarang
Johannes Ibrahim Kosasih (Pengarang) ; Rizqiani Nur Badria (Design Cover) ; Supriyanto (Penata Letak)
Penerbit
Sinar Grafika,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
2019
Bahasa
ind
Subjek
Hukum Perjanjian
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
x, 226 halaman ; 21 cm
ISBN
978-979-007-851-2
Nomor Panggil
346.02 JOH k
Control Number
INLIS000000000024725
BIB ID
0010-0120000365
Catatan
Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam Pasal, 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan Bahasa Indonesia juga diwajibkan dalam pasal 43 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juncto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain regulasinya, hal yang sangat fenomenal adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan putusannya No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Putusan ini tanpa menimbang substansi perjanjian hanya karena tidak menggunakan bahasa Indonesia suatu perjanjian batal demi hukum (Void, nietig) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void ab initio).Buku ini membahas secara tuntas dan komprehensif, baik dari sudut teoritis dan praktik berkaitan dengan Kausa yang Halal dan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian, sehingga layak untuk dibaca oleh praktisi, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas untuk memahami praktik perjanjian di Indonesia dan bagaimana mengantisipasinya ke depan.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
C1.28746/R/2019 346.02 JOH k Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C2.28747/R/2019 346.02 JOH k Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C3.28748/R/2019 346.02 JOH k Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C4.28749/R/2019 346.02 JOH k Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C5.28750/R/2019 346.02 JOH k Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C5.28750 346.02 JOH k Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
C1. 28746 Dapat dipinjam Layanan Umum Tersedia
Format MARC21 - Total 28 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000024725 1
005 _ _ 20220111094949 2
035 # # $a 0010-0120000365 3
245 1 # $a Kausa yang halal dan kedudukan bahasa indonesia dalam hukum perjanjian /$c Johannes Ibrahim Kosasih 4
100 _ # $a Johannes Ibrahim Kosasih$e Pengarang 5
250 # # $a cetakan 1 6
300 # # $a x, 226 halaman ; $c 21 cm 7
700 _ # $a Rizqiani Nur Badria$e Design Cover 8
700 _ # $a Supriyanto$e Penata Letak 9
264 # # $a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2019 10
336 # # $a text$2 rdacontent 11
337 # # $a tanpa perantara$2 rdamedia 12
338 # # $a volume$2 rdacarrier 13
082 # # $a 346.02 14
084 # # $a 346.02 JOH k 15
020 # # $a 978-979-007-851-2 16
650 # 4 $a Hukum Perjanjian 17
520 # # $a Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam Pasal, 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan Bahasa Indonesia juga diwajibkan dalam pasal 43 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juncto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain regulasinya, hal yang sangat fenomenal adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan putusannya No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Putusan ini tanpa menimbang substansi perjanjian hanya karena tidak menggunakan bahasa Indonesia suatu perjanjian batal demi hukum (Void, nietig) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void ab initio).Buku ini membahas secara tuntas dan komprehensif, baik dari sudut teoritis dan praktik berkaitan dengan Kausa yang Halal dan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian, sehingga layak untuk dibaca oleh praktisi, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas untuk memahami praktik perjanjian di Indonesia dan bagaimana mengantisipasinya ke depan. 18
040 # # $a SUPDDPA$b ind$e rda 19
850 # # $a SUPDDPA 20
008 _ _ 220111################g##########0#ind## 21
990 # # $a C2.28747/R/2019 29
990 # # $a C1.28746/R/2019 30
990 # # $a C3.28748/R/2019 31
990 # # $a C4.28749/R/2019 32
990 # # $a C5.28750/R/2019 33
990 # # $a C5.28750 34
990 # # $a C1. 28746 35
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name