Detail Katalog

ID: 122106
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Kebijakan publik penanggulangan radikalisme di Indonesia perspketif komunikasi pembangunan agama / Hasan Sazali; editor: Rizky Saputra

Edisi: Cetakan pertama
Pengarang
Hasan Sazali (Pengarang) ; Rizky Saputra (Pengarang)
Penerbit
Merdeka Kreasi,
Tempat Terbit
Medan :
Tahun Terbit
2022
Subjek
Aspek Keamanan
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
viii, 104 halaman ; 24 cm
ISBN
978-623-5408-40-8
Nomor Panggil
363.3 HAS k
Control Number
INLIS000000000033159
BIB ID
0010-1023000162
Catatan
Bibliografi : halaman 93-98 ; Daftar Isi: I. Kata pengantarII. Daftar isiIII. Bab 1. PendahuluanIV. Bab 2. Teori-teori dasarV. Bab 3. Radikalisme di IndonesiaVI. Bab 4. Penanggulangan radikalisme di IndonesiaVII. Bab 5. PenutupVIII. Daftar pustakaIX. Biografi penulisX. Catatan ; Tinjauan kebahasaan, radikalisme berasal dari kata Latin radix, yang memiliki makna akar. Dalam bahasa Inggris, kata radikal berarti “ekstrem”, “lengkap”, “fanatik”, “revolusioner”, “ultra”, dan “dasar” (Hornby & Cowie, 1997). Sedangkan istilah “radikalisme” mengacu pada ideologi atau praktik mereka yang memiliki sudut pandang radikal atau ekstrem (Nuh, 2009). Metode yang dilakukan dalam penyebaran paham radikalisme beragam yakni terdapat pada suatu pelatihan pelatihan, di kos-kosan sekitar kampus; di asrama, pengajian-pengajian, meskipun hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai terorisme, masih radikalisme yang bisa berpotensi besar kepada tindak terorisme. Pada dasarnya, radikalisme bukanlah persoalan yang berkaitan dengan agama, akan tetapi dengan ideologi. Artinya, ideologi apapun yang didorong atau diidekan oleh kelompok untuk menggantikan ideologi negara kemudian dipaksakan dengan cara kekerasan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari radikalisme. Komunikasi yang dibangun dalam sistem yang baik antar berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan tindakan radikalisme harus memiliki sistem komunikasi kebijakan yang baik, sehingga selain keterlibatan lembaga negara, lembaga-lembaga yang terbentuk dalam sistem kehisupan masyarakat secara kultural juga dapat dioptimalkan dalam melakukan kegiatan yang sama.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan Aksi
C1.0364/H/2023 363.3 HAS k Baca di tempat Ruang Deposit-KCKR Penerbit Tersedia
Format MARC21 - Total 24 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000033159 1
005 _ _ 20231025115514 2
035 # # $a 0010-1023000162 3
040 # # $a SUPDDPA$b Ind$e rda 4
245 1 # $a Kebijakan publik penanggulangan radikalisme di Indonesia perspketif komunikasi pembangunan agama /$c Hasan Sazali; editor: Rizky Saputra 5
250 # # $a Cetakan pertama 6
300 # # $a viii, 104 halaman ; $c 24 cm 7
504 # # $a Bibliografi : halaman 93-98 8
505 # # $a Daftar Isi: I. Kata pengantarII. Daftar isiIII. Bab 1. PendahuluanIV. Bab 2. Teori-teori dasarV. Bab 3. Radikalisme di IndonesiaVI. Bab 4. Penanggulangan radikalisme di IndonesiaVII. Bab 5. PenutupVIII. Daftar pustakaIX. Biografi penulisX. Catatan 9
020 # # $a 978-623-5408-40-8 10
041 # # $a Ind 11
082 # # $2 [23]$a 363.3 12
084 # # $a 363.3 HAS k 13
100 _ # $a Hasan Sazali$e Pengarang 14
264 # # $a Medan :$b Merdeka Kreasi,$c 2022 15
336 # # $a Teks$2 rdacontent 16
337 # # $a Tanpa perantara$2 rdamedia 17
338 # # $a Volume$2 rdacarrier 18
520 # # $a Tinjauan kebahasaan, radikalisme berasal dari kata Latin radix, yang memiliki makna akar. Dalam bahasa Inggris, kata radikal berarti “ekstrem”, “lengkap”, “fanatik”, “revolusioner”, “ultra”, dan “dasar” (Hornby & Cowie, 1997). Sedangkan istilah “radikalisme” mengacu pada ideologi atau praktik mereka yang memiliki sudut pandang radikal atau ekstrem (Nuh, 2009). Metode yang dilakukan dalam penyebaran paham radikalisme beragam yakni terdapat pada suatu pelatihan pelatihan, di kos-kosan sekitar kampus; di asrama, pengajian-pengajian, meskipun hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai terorisme, masih radikalisme yang bisa berpotensi besar kepada tindak terorisme. Pada dasarnya, radikalisme bukanlah persoalan yang berkaitan dengan agama, akan tetapi dengan ideologi. Artinya, ideologi apapun yang didorong atau diidekan oleh kelompok untuk menggantikan ideologi negara kemudian dipaksakan dengan cara kekerasan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari radikalisme. Komunikasi yang dibangun dalam sistem yang baik antar berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan tindakan radikalisme harus memiliki sistem komunikasi kebijakan yang baik, sehingga selain keterlibatan lembaga negara, lembaga-lembaga yang terbentuk dalam sistem kehisupan masyarakat secara kultural juga dapat dioptimalkan dalam melakukan kegiatan yang sama. 19
650 # 4 $a Aspek Keamanan 20
700 _ # $a Rizky Saputra$e Pengarang 21
850 # # $a SUPDDPA 22
990 # # $a C1.0364/H/2023 23
990 # # $a C1.0364/H/2023 24
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name